Pemerintah daerah seringkali menjadi sorotan masyarakat terkait transparansi pengelolaan dana otonomi khusus. Salah satunya adalah Kota Mataram, dengan Cakranegara sebagai pusat pemerintahan. Mengungkap transparansi dana otonomi khusus Cakranegara menjadi hal yang penting untuk dilakukan demi masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui penggunaan dana tersebut.

Menurut Pak Agung, seorang pakar tata kelola keuangan daerah, “Transparansi dalam pengelolaan dana otonomi khusus sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana daerah.

Namun, seringkali masyarakat merasa kurang mendapatkan informasi yang memadai terkait penggunaan dana otonomi khusus. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Ani, seorang aktivis masyarakat, yang mengatakan bahwa “Masyarakat perlu diberikan akses informasi yang lebih transparan terkait penggunaan dana otonomi khusus agar dapat ikut mengawasi dan mengetahui manfaatnya bagi pembangunan daerah.”

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu secara proaktif mengungkap transparansi pengelolaan dana otonomi khusus Cakranegara. Informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas dan mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dengan demikian, mengungkap transparansi dana otonomi khusus Cakranegara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun juga merupakan hak masyarakat untuk mengetahui dan ikut serta dalam pengawasan penggunaan dana tersebut. Dengan transparansi yang lebih baik, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat.